Diskominfo Sumenep Percepat Penerapan TTE hingga Desa

Avatar photo
Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pembuatan Tanda Tangan Elektronik di Aula Diskominfo Sumenep (Istimewa/Masalembo.id)

SUMENEP, MASALEMBO.ID – Digitalisasi birokrasi tidak boleh berhenti sebagai slogan modernisasi pemerintahan. Perubahan harus menyentuh jantung pelayanan publik, termasuk memastikan setiap proses administrasi berlangsung cepat, aman, dan memiliki kepastian hukum.

Salah satu langkah yang kini didorong untuk dilakukan percepatan penerapannya oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumenep adalah memperluas penggunaan Tanda Tangan Elektronik (TTE) hingga ke tingkat desa.

Untuk memperkuat langkah tersebut, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Sumenep menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) Teknis Pembuatan Tanda Tangan Elektronik di Aula Diskominfo Sumenep, Rabu (18/11).

Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya mempercepat transformasi digital sekaligus memperkuat implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep. Melalui kegiatan tersebut, aparatur pemerintahan diharapkan memiliki kemampuan teknis yang memadai dalam mengoperasikan sistem tanda tangan elektronik.

Perluasan penggunaan TTE dipandang penting karena pelayanan administrasi pemerintahan membutuhkan sistem yang semakin efektif. Ketergantungan terhadap proses penandatanganan dokumen secara manual perlu mulai dikurangi, terutama ketika teknologi telah menyediakan mekanisme pengesahan dokumen yang lebih praktis dan terlindungi.

Baca Juga  Polisi Kembangkan Laporan Nasabah FIF Cabang Mamuju terkait Dugaan Perampasan Motor dan Pemerasan

Kepala Diskominfo Kabupaten Sumenep, Indra Wahyudi, melalui Kepala Bidang Teknologi Informatika, Eko Roby Subekti, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan dengan mengacu pada regulasi yang telah ditetapkan pemerintah daerah.

Dua landasan hukum yang menjadi pijakan pelaksanaannya adalah Peraturan Bupati Sumenep Nomor 54 Tahun 2023 tentang Tata Naskah Dinas serta Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2023 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.

Menurut Eko, penyelenggaraan bimbingan teknis tersebut juga berangkat dari kebutuhan nyata aparatur di tingkat kecamatan. Permintaan pendampingan muncul melalui komunikasi tertulis maupun lisan, sehingga Diskominfo memandang perlu memberikan penguatan pemahaman mengenai pembuatan dan penggunaan TTE.

“Kegiatan ini juga dilaksanakan karena ada permintaan dari kecamatan, baik secara tertulis maupun lisan, untuk dilakukan Bimbingan Teknis (Bimtek) TTE ini,” ujar Eko Roby Subekti.

Ia menilai, pelatihan tidak seharusnya menciptakan ketergantungan baru terhadap instansi penyelenggara. Sebaliknya, kegiatan tersebut harus mampu melahirkan aparatur yang memiliki kecakapan dan keberanian untuk menjalankan sistem secara mandiri.

Baca Juga  Bupati Sumenep Tunjuk Achmad Dzulkarnain Pimpin DPMD

Karena itu, peserta diharapkan mempunyai pengetahuan dasar teknologi informasi agar mampu memahami tahapan teknis pembuatan hingga penggunaan tanda tangan elektronik.

Eko juga menekankan bahwa cakupan penerapan TTE tidak hanya diperuntukkan bagi perangkat pemerintahan di tingkat kecamatan. Pemerintahan desa juga menjadi sasaran penting dalam perluasan sistem administrasi digital tersebut.

Kemampuan aparatur dalam mengoperasikan TTE harus dibangun secara merata. Jangan sampai transformasi digital hanya berkembang di lingkungan pemerintahan kabupaten, sementara pelayanan administrasi di kecamatan dan desa masih tertinggal dalam penggunaan teknologi.

“Harapannya, setelah mengikuti kegiatan ini, peserta bisa mandiri dalam pembuatan dan penggunaan TTE, sehingga pelayanan administrasi pemerintahan bisa berjalan lebih cepat, efisien, dan aman,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Bidang Statistik dan Persandian Diskominfo Kabupaten Sumenep, Suci Prawirasari, menyoroti pentingnya pemahaman peserta terhadap penggunaan sertifikat elektronik. Menurutnya, keberhasilan digitalisasi tidak cukup diukur dari kemampuan seseorang mengenal perangkat teknologi, tetapi juga dari kecakapan menerapkan sistem sesuai ketentuan yang berlaku.

Baca Juga  Wabub Sumenep Dampingi Khofifah Saat Hadirkan Layanan Gratis di Pantai Slopeng

Ia berharap peserta mampu memahami fungsi sertifikat elektronik sekaligus mengimplementasikannya dalam kebutuhan administrasi pemerintahan sehari-hari.

“Diharapkan peserta bisa memahami dan mengimplementasikan sertifikat elektronik. Saat ini, tuntutan harus bisa mengikuti aturan yang ada, dan mengimplementasikan sertifikat elektronik,” ujarnya.

Suci menambahkan, keamanan menjadi aspek yang tidak dapat dipisahkan dari perkembangan pelayanan berbasis digital. Sebab, semakin luas penggunaan dokumen elektronik, semakin besar pula kebutuhan untuk memastikan keaslian dan perlindungan terhadap dokumen tersebut.

Penggunaan TTE yang dilengkapi sertifikat elektronik resmi memiliki fungsi penting dalam menjamin identitas penandatangan, keutuhan isi dokumen, serta keabsahan dokumen elektronik. Sistem tersebut juga menjadi instrumen untuk mencegah praktik pemalsuan tanda tangan yang berpotensi merugikan pemerintahan maupun masyarakat. (Red/KH)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *