MAJENE, MASALEMBO.ID — Sebanyak 47 Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) Paruh Waktu di lingkungan Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Pertanahan (Perkimtan) Kabupaten Majene resmi diusulkan untuk beralih status menjadi PPPK Penuh Waktu. Kebijakan ini menyusul penataan tenaga honorer dan PPPK secara nasional yang kini mulai mendapat perhatian serius dari pemerintah pusat guna menjamin kesejahteraan aparatur.
Kepala Dinas Perkimtan Majene, Hj. Syahrimayani, ST., MT, mengungkapkan bahwa dari total awal 50 pegawai paruh waktu yang terdata di instansinya, tiga orang di antaranya memilih untuk mengundurkan diri sebelum proses pengusulan ini bergulir. Menurutnya, ketiga pegawai tersebut memutuskan mundur lantaran telah memiliki pekerjaan lain yang dinilai lebih menjanjikan secara finansial maupun karier.
“Kami punya 47 PPPK Paruh Waktu, sebenarnya ada 50 tapi 3 orang mengundurkan diri,” kata Syahrimayani saat ditemui di ruang kerjanya, Senin (16/11/2026).
Ia menambahkan bahwa keputusan tersebut sepenuhnya merupakan hak pribadi masing-masing individu. “Ya itu pilihannya dia kan,” ucapnya.
Dengan perubahan status yang diusulkan menjadi penuh waktu, Syahrimayani memberikan penegasan keras kepada para pegawainya. Ia tidak ingin mendengar atau melihat adanya pegawai yang bekerja setengah hati setelah status dan hak finansial mereka meningkat.
Syahrima menegaskan apabila ke-47 PPPK Paruh Waktu tersebut nantinya resmi berstatus penuh waktu, maka kedisiplinan dan kinerja akan menjadi sorotan utama, sehingga tidak boleh ada lagi alasan untuk bermalas-malasan dalam menjalankan tugas pelayanan publik.
Ketegasan tersebut bukan tanpa alasan. Syahrimayani tidak menampik bahwa selama ini tingkat kehadiran atau absensi pegawai paruh waktu di kantor masih kerap dimaklumi karena keterbatasan penghasilan yang mereka terima.
Namun, situasi tersebut dipastikan akan berubah drastis seiring dengan kepastian gaji yang bersumber langsung dari APBN atau anggaran pusat. “Tidak boleh lagi malas-malasan,” ujarnya dengan nada tegas.
Pihaknya berharap usulan pengalihan status ini dapat segera disetujui oleh pemerintah pusat melalui instansi berwenang. Dengan peningkatan kesejahteraan melalui gaji penuh dari pusat, para pegawai di Dinas Perkimtan Majene dituntut untuk menunjukkan dedikasi, profesionalisme, serta tanggung jawab yang lebih tinggi dalam mendukung program-program pembangunan infrastruktur dan pemukiman di Kabupaten Majene ke depannya. (har/red)













