MAMUJU, MASALEMBO.ID – Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Barat menggelar rapat kerja dalam rangka pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Gubernur Sulawesi Barat Tahun Anggaran 2024. Rapat ini berlangsung pada Kamis, 10 April 2025, di Ruang Komisi I DPRD Sulbar.
Rapat tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi I DPRD Sulbar, Irbad Kaimuddin, bersama Sekretaris Komisi Haluddin, serta perwakilan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra kerja Komisi I. Hadir dalam forum tersebut antara lain perwakilan dari Satpol-PP, Badan Kesbangpol, Biro Hukum, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, serta beberapa OPD lainnya.
Wakil Ketua Komisi I, Irbad Kaimuddin, menegaskan bahwa pembahasan LKPJ ini merupakan bagian dari fungsi pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah, khususnya dalam memastikan pelaksanaan program dan penggunaan anggaran berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan.
“Rapat ini menjadi instrumen penting bagi DPRD dalam mengevaluasi sejauh mana efektivitas, akuntabilitas, dan transparansi kinerja pemerintah daerah sepanjang tahun anggaran 2024, khususnya yang berada dalam lingkup kerja Komisi I,” ujar Irbad.
Dalam pembahasan tersebut, Komisi I menyoroti capaian program dan realisasi kegiatan pada masing-masing OPD, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan program strategis. Rekomendasi yang dihasilkan dari rapat ini akan menjadi masukan penting bagi penyusunan catatan strategis DPRD terhadap LKPJ Gubernur, sekaligus perbaikan tata kelola pemerintahan ke depan.
Melalui proses evaluasi ini, DPRD Sulbar berharap kualitas pelayanan publik dan pelaksanaan kebijakan daerah dapat terus ditingkatkan untuk memenuhi harapan masyarakat. (Adv)
