Mamuju  

Ahmad SE,MM Resmi Nahkodai Ketua DPW KNTI Sulawesi Barat

Avatar photo

Mamuju,Masalembo.Id – Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Sulawesi Barat resmi menetapkan Ahmad, SE., MM sebagai Ketua Dewan Pengurus Wilayah (DPW) KNTI Sulawesi Barat, sedangkan Basri A. Muin, S.Pd., MM sebagai Ketua Dewan Pembina KNTI Sulawesi Barat untuk periode 2026-2030.

Penetapan tersebut berlangsung dalam kegiatan Musyawarah Wilayah (Muswil) Ke-I Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia (KNTI) Provinsi Sulawesi Barat yang dilaksanakan di Aula Wisata Tapandullu, Kabupaten Mamuju. Selasa (10/11/2026).

Ketua Panitia Muswil KNTI Sulbar, Rahmat Basri berharap, Muswil pertama ini menjadi momentum penting dalam perjalanan organisasi KNTI di Sulawesi Barat, sekaligus sebagai ruang konsolidasi dan penguatan kelembagaan organisasi nelayan tradisional dalam memperjuangkan hak, kepentingan, dan kesejahteraan bagi masyarakat pesisir.

Baca Juga  Sekda Sulbar Lepas Kontingen O2SN, Minta Atlet Tampil Maksimal

“Terpilihnya Ahmad, SE., MM sebagai Ketua DPW KNTI Sulawesi Barat diharapkan mampu membawa organisasi menjadi lebih solid, progresif, dan responsif terhadap berbagai persoalan yang dihadapi nelayan tradisional, mulai dari keterbatasan sarana dan prasarana perikanan, akses permodalan, perlindungan nelayan, hingga persoalan akses terhadap sumber daya kelautan dan perikanan,” kata Rahmat Basri.

Baca Juga  Gubernur Suhardi Duka Harap Irjen Pol Adi Geriyan bisa Bawa Sulbar ke Arah yang Lebih Baik

Lanjut Rahmat, juga terpilihnya Basri A. Muin, S.Pd., MM sebagai Ketua Dewan Pembina. Diharapkan dapat memperkuat arah kebijakan, memberikan pertimbangan strategis, serta mendorong keberlanjutan dan perkembangan organisasi KNTI di Sulawesi Barat.

Dalam momentum Muswil Ke-I ini, KNTI Sulawesi Barat menegaskan pentingnya membangun organisasi nelayan yang kuat, mandiri, dan memiliki keberpihakan nyata terhadap kepentingan nelayan tradisional.

“Kita berharap KNTI menjadi mitra strategis pemerintah dalam mendorong kebijakan pembangunan sektor kelautan dan perikanan yang berkeadilan, partisipatif, serta melibatkan organisasi nelayan dalam setiap proses perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di wilayah pesisir,” ujarnya.

Baca Juga  WALHI Sulbar: Proyek Arteri Tepi Laut Mamuju Ancam Lingkungan dan Abaikan Suara Masyarakat

Lanjut Rahmat, dengan terbentuknya kepengurusan DPW KNTI Sulawesi Barat, perjuangan nelayan tradisional semakin terorganisir dan memiliki posisi tawar yang kuat dalam memperjuangkan kedaulatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan sumber daya kelautan dan perikanan.

“KNTI hadir untuk nelayan. Bersatu memperjuangkan kedaulatan, kesejahteraan dan keadilan bagi nelayan,” pungkasnya.(Dion)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *